Perekonomian Indonesia

MAKALAH

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas

Mata Kuliah Perekonomian Indonesia

Dosen Pembimbing

R Hardadi

Disusun oleh :

Galih Jefri Hariyanto            :     24214439

                                             1EB32

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kemudahan kepada saya sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah ini dan berbagai sumber yang telah saya pakai sebagai data dan fakta pada makalah ini.

Saya mengakui bahwa saya adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan makalah ini yang telah saya selesaikan. Tidak semua hal dapat saya deskripsikan dengan sempurna dalam makalah ini. saya melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang saya miliki. Di mana saya juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan bahwa saya memiliki keterbatasan dan juga kekurangan, saya bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Saya akan menerima semua kritik dan saran tersebut sebagai batu loncatan yang dapat memperbaiki makalah ini di masa yang akan datang. Sehingga makalah saya berikutnya dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih baik.

                       

Bekasi, 25 Maret 2015



                                                                                                                    Penyusun

BAB I 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

            Seluruh Negara di dunia menganut Sistem Ekonomi yang beragam. Tergantung kebijakan setiap Negara tersebut yang diperhitungkan melalui kelebihan Sistem Ekonomi yang akan dianut. Sedangkan Indonesia sendiri telah menganut banyak Sistem Ekonomi yang dianut secara berganti ganti sesuai kebutuhan zaman.

           

            Dan semua itu dengan satu tujuan yaitu untuk meningkatkan Kesejahteraan Negara. Tentunya Sistem Ekonomi merupakan salah satu cara meningkatkan Kesejahteraan Negara, dan masih banyak cara yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan Kesejahteraan Negara.

            Dengan seiring waktu berjalan, Sistem Ekonomi telah membuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia meningkat. Oleh karena itu Indonesia berusaha melakukan Perubahan lagi demi meningkatkan Kesejahteraan Negara dengan belajar dari sejarah Perekonomian Negara sejak awal hingga saat ini.  

BAGIAN II

ISI

Sistem Ekonomi Indonesia

·         Pengertian

Suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Menurut Gilarso (1992:486) Sistem Ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

Sedangkan McEachern berpendapat bahwa Sistem Ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).

·         Macam macam Sistem Ekonomi

Ada berbagai macam Sistem Ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Tumbulnya berbagai macam Sistem Ekonomi yang berbeda tersebt dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

·     Ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

·     Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.

·     Kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi.

·     Sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.

Dari ke-empat faktor tersebut, timbul berbagai macam Sistem Ekonomi, diantaranya:

1.      Sistem Ekonomi Tradisional

Suatu Sistem Ekonomi dimana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut Kebiasaan. Tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.

ü  Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional

§   Belum adanya pembagian kerja yang jelas.

§  Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris.

§  Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis.

§  Teknologi produksi sederhana.

ü  Kebaikan Sistem Ekonomi tradisonal

§   Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

§  Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.

ü  Keburukan Sistem Ekonomi Tradisional

§   Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis.

§  Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.

2.         Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)
Sistem Ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain : Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).

ü  Ciri-ciri Sistem Ekonomi terpusat

§  Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara.

§  Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.

§  Alat-alat produksi dikuasai oleh negara.

ü  Kebaikan Sistem Ekonomi terpusat

§  Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.

§  Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.

§  Kemakmuran masyarakat merata.

§  Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan.

ü  Keburukan Sistem Ekonomi terpusat

§   Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.

§   Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.

§   Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.

§   Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.

3.               Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)
Sistem Ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire.
Negara-negara yang menganut Sistem Ekonomi Liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut Sistem Ekonomi liberal pada tahun 1950-an.

ü  Ciri-ciri Sistem Ekonomi liberal

§   Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakantindakan ekonomi.

§   Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).

§   Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

ü  Kebaikan Sistem Ekonomi liberal

§  Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.

§  Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.

§  Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.

§  Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat.

ü  Keburukan Sistem Ekonomi liberal

§  Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.

§  Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.

§  Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan.

4.               Sistem Ekonomi Campuran
Sistem Ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

ü  Ciri-ciri Sistem Ekonomi campuran

§  Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

§  Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.

§  Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.

ü  Kebaikan Sistem Ekonomi campuran

§  Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masayarakat.

§  Hak individu/swasta diakui dengan jelas.

§  Harga lebih mudah untuk dikendalikan.

ü  Keburukan Sistem Ekonomi campuran

§  Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.

§  Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.

5.               Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem Ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Ciri pokok Sistem Ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14. Berikut ini ciri-ciri pokok Sistem Ekonomi Pancasila :

ü  Pasal 33 Setelah Amandemen 2002

§  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

§  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

§  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

§  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

§  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

ü  GBHN Bab III B No. 14

§  Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.

·         Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis

ü  Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Kapitalisme

Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. 

ü  Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Sosialisme

    Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

ü   Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Komunisme

    Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.

·         Persaingan Terkendali

Indonesia merupakan negara yang sistem ekonominya terkendali.

ü  Ciri-ciri persaingan terkendali adalah:

§   Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.

§   Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.

§   Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan. 

§   Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

Sejarah Ekonomi Indonesia

·         Sejarah Ekonomi Pra Kolonialisme

Sebagai hasil dari berbagai kajian yang lebih mutakhir mengenai sejarah perekonomian bangsa kita di masa kekuasaan Belanda, pernah disajikan dalam suatu konferensi terbuka yang secara khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia. 

Yang pertama di pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan Belanda yang terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum. Bahkan hasil pengkajian yang lebih mendalam dari arsip – arsip tersebut melahirkan berbagai temuan yang membantah berbagai pendapat tentang masa silam, contohnya sistem tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu, banyak sejarahwan yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di Jawa menjadi lebih miskin, padahal tidak demikian.

Termasuk bagian kedua yang menjadi pendorong terhadap bangkitnya keinginan mempelajari sejarah perekonomian Indonesia adalah hasil pengumpulan dan seleksi beberapa data statistik yang sangat besar yang dilakukan oleh almarhum P. Creutsberg yang merupakan seorang pensiunan biro pusat statistik Jakarta yang juga saat itu membawahi beberapa kelompok ekonom kecil Belanda.

Nah, kelompok itu berhasil mengumpulkan statistik perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1816 – 1940 yang kemudian mengalihkan perhatian beberapa ekonom Australia yang saat itu turut mempelajari sejarah ekonomi Indonesia masa kini, justru semakin tertarik untuk terlebih dahulu mempelajari data statistik yang dikumpulkan oleh kelompok ekonom Belanda tersebut dalam rangka menjadi acuan untuk mempelajari ekonomi Indonesia di masa kini.

·         Sejarah Ekonomi Era Pendudukan Jepang

Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, telekomunikasi dan lain lain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa perbekalan makanan.

Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan.

Pola ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan daerah harus melaksanakan autarki (berdiri di atas kaki sendiri), yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang) dibagi atas 3 lingkungan autarki.

Karena dengan sistem desentralisasi maka Jawa merupakan bagian daripada “Lingkungan

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” mempunyai dua tugas, yakni:

ü    Memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan,

ü    Mengusahakan produksi barang- barang untuk kepentingan perang.

Seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan dihimpun dari rakyat untuk persediaan prajurit Jepang seharihari, bahkan juga untuk keperluan perang jangka panjang.

Beberapa tindakan Jepang dalam memeras sumber daya alam dengan cara-cara berikut ini :

ü  Petani wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Hal ini mengakibatkan rakyat menderita kelaparan.

ü  Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan industri alat-alat perang, misalnya kayu jati untuk membuat tangkai senjata. Pemusnahan hutan ini mengakibatkan banjir dan erosi yang sangat merugikan para petani. Di samping itu erosi dapat mengurangi kesuburan tanah.

ü  Perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan perang dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di Sumatera. Selanjutnya petani diwajibkan menanam pohon jarak karena biji jarak dijadikan minyak pelumas mesin pesawat terbang. Akibatnya petani kehilangan lahan pertanian dan kehilangan waktu mengerjakan sawah. Sedangkan untuk perkebunan-perkebunan kina, tebu, dan karet tidak dimusnahkan karena tanaman ini bermanfaat untuk kepentingan perang.

ü  Penyerahan ternak sapi, kerbau dan lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong secara besar-besaran untuk keperluan konsumsi tentara Jepang. Hal ini mengakibatkan hewan-hewan berkurang padahal diperlukan untuk pertanian, yakni untuk membajak. Dengan dua tugas inilah maka serta kekayaan pulau Jawa menjadi korban dari sistem ekonomi perang pemerintah pendudukan Jepang.

Cara yang ditempuh untuk pengerahan tenaga Romusha ini dengan bujukan, tetapi apabila tidak berhasil dengan cara paksa. Untuk menarik simpati penduduk, Jepang mengatakan bahwa Romusha adalah pahlawan pekerja yang dihormati atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sedangkan panitia pengerah Romusha disebut Romukyokai. Di samping rakyat, bagi para pamong praja dan pegawai rendahan juga melakukan kerja bakti sukarela yang disebut Kinrohoshi. Pemimpin-pemimpin Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam kegiatan Romusha ini. Bung Karno memberi contoh berkinrohonsi (kerja bakti), Bung Hatta memimpin Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamijoyo, S.H. mempelopori pembaktian barang-barang perhiasan rakyat untuk membantu biaya perang Jepang.

Akibat dari Romusha ini jumlah pria di kampung-kampung semakin menipis, banyak pekerjaan desa yang terbengkelai, ribuan rakyat tidak kembali lagi ke kampungnya, karena mati atau dibunuh oleh Jepang. Untuk mengawasi penduduk atas terlaksananya gerakan-gerakan Jepang maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke pelosok pelosok pedesaan. Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia khususnya di Jawa dimanfaatkan secara kejam.

·         Sejarah Ekonomi Era Reformasi

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter  yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.

Namun sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mulai membaik. Perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.

Pembangunan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan masih tarik-menarik mana yang harus didahulukan. Namun setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

·         Pendapatan Nasional

Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga menjadikan masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilakan oleh para pelaku ekonominya.

Jika dilihat dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, produk nasional dikelompokkan menjadi Gross Domestic Product (GDP) dan Gross National Product (GNP).

 Dari kedua konsep tersebut melahirkan konsep Gross Domestic Regional Product (GDRP), Net National Product (NNP), Net National Income(NNI), Personal Income (PI), dan Disposable Income (DI)

·         Faktor Penentu Perkembangan Ekonomi Indonesia

Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secara umum adalah :
1. Faktor produksi
2. Faktor Investasi
3. Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran
4. Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi
5. Faktor Keuangan Negara

·         Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Struktur perkonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.
Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia.

Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain:

§  Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan

§  Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

§  Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.

§  Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan.

§  Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.

§  Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus.

§  Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah.

§  Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

            Faktor yang Mempengaruhi Investasi dalam Perekonomian Suatu Negara.
Investasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun ada berbagai pertimbangan yang dirasa perlu oleh para investor yang membuat harapan masuknya investasi, terutama investasi asing terkadang masih sulit untuk diwujudkan di Indonesia.

Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1993, 183 Investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan. Faktor-faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi dimasa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain:

§  Faktor kestabilan Perekonomian Negara

§  Faktor kestabilan perekonomian, merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam melakukan investasi. Kabar baiknya adalah bahwa Indonesia, menurut Kepala Ekonom DBS Bank David Carbon, saat ini menjadi salah satu negara sasaran investasi yang ideal karena memiliki struktur perekonomian yang cenderung stabil.

§  Faktor perubahan dan perkembangan teknologi
Sedangkan faktor kemajuan teknologi juga penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara akan memberikan peluang lebih besar pula untukdapat mendorong masuknya lebih banyak investasi.

§  Faktor tingkat suku bunga
Mengenai tingkat suku bunga. Faktor ini juga tidak kalah pentingnya dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu negara. Apabila di suatu negara tingkat suku bunganya rendah, maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi karena kredit dari bank masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaliknya apabila tingkat bunga tingginya, maka investasi dari kredit bank pun akan tidak menguntungkan.

§  Faktor prospek ekonomi di masa datang
Faktor prospek ekonomi di masa datanglah yang merupakan faktor yang paling mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu negara. Tidak dapat dipungkiri, harapan untuk adanya suatu peningkatan aktivitas perekonomian di masa datang merupakan salah satu faktor penentu untuk para investor dalam melakukan atau tidaknya suatu investasi. Jika diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas perekonomian di masa yang akan datang, maka investor kemungkinan besar tidak akan menyia-nyiakan peluang yang memungkinkan untuk meraih keuntungan lebih besar di masa yang datang.

§  Pengaruh Nilai Tukar
Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorbsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reducing effect. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.
Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (expenditure switching) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (traded goods)relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (non traded goods), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

§  Pengaruh Tingkat Suku Bunga
Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

§  PengaruhTingkat Inflasi
Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.
Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dapat dipahami, dalam upayanya menurunkan tingkat inflasi yang membumbung, pemerintah sering menggunakan kebijakan moneter uang ketat (tigh money policy). Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

§  Pengaruh Infrastruktur
Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makro-ekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga.
Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

§  Pengeluaran pemerintah
Pengeluaran pemerintah disini adalah meliputi semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan roda perekonomian agar berjalan lebih baik dan bersemangat. Peran pemerintah seperti dikemukakan oleh Keynes sering kali diperlukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan :

Perekonomian Indonesia sejak masa sebelum Kolonial, Kolonial, Orde Baru dan hingga sekarang mengalami banyak perubahan dalam berbagai hal. Tentunya hal tersebut dilakukan demi mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Bangsa dan Negara.

Walaupun banyak permasalahan ekonomi yang dialami Indonesia, hingga sekarang Perekeonomian tetap tumbuh dan berkembang. Semua itu dilakukan dengan salah satu contoh tindakannya yaitu meningkatkan GDP Indonesia.

Dan hingga sekarang masih banyak Faktor Faktor yang mampu membuat ekonomi Indonesia terus berkembang hingga tercapai tujuan Kesejahteraan Indonesia.